Bali mempromosikan pembayaran digital di pasar tradisional

Di Bali, denyut pasar tradisional tak pernah sekadar soal jual-beli. Ia adalah ruang sosial tempat tawar-menawar, kabar keluarga, hingga rencana upacara mengalir bersama aroma bumbu dan kopi. Namun beberapa tahun terakhir, ritme itu mulai bertemu dengan bunyi notifikasi ponsel: pembayaran digital kian sering dipakai untuk membeli sayur, canang, hingga jajanan. Perubahan ini tidak muncul tiba-tiba. Bank Indonesia bersama perbankan dan penyedia layanan pembayaran menata strategi agar digital bukan “tamu” di pasar, melainkan alat yang menyatu dengan kebiasaan warga dan kebutuhan merchant lokal.

Di tengah geliat pariwisata yang pulih dan pola belanja yang makin praktis, Bali punya panggung unik: pasar rakyat tetap kuat, sementara ekonomi digital bergerak cepat. Di sinilah program penguatan ekosistem seperti PARADISE 2024—yang menekankan akseptasi QRIS, penguatan kawasan, hingga edukasi di sekolah—menjadi jembatan dua dunia. Tahun-tahun setelahnya, dampaknya terasa melalui cara pedagang mencatat transaksi, cara pembeli mengelola pengeluaran, serta cara pemerintah daerah memadukan stabilitas harga dengan kebiasaan transaksi modern. Pertanyaannya bukan lagi “apakah digital masuk pasar”, melainkan “bagaimana memastikan transaksi tetap CeMuMuAh: cepat, mudah, murah, aman, dan andal?”

• Program PARADISE mendorong perluasan akseptasi QRIS melalui kawasan digital, banjar digital, dan kolaborasi event strategis.
• Rapat koordinasi BI Bali dengan bank-bank besar mempercepat standardisasi layanan inovasi pembayaran untuk pedagang pasar.
• QRIS Goes to School membidik pelajar dan mahasiswa agar terbiasa transaksi nontunai secara bertanggung jawab.
• Pekenan Ngrombo menggabungkan pengendalian inflasi dan edukasi transaksi nontunai menjelang hari raya.
• Target kunci: memperluas digitalisasi pasar tanpa menghilangkan karakter pasar sebagai ruang budaya dan sosial.

Strategi Bali mempromosikan pembayaran digital di pasar tradisional: dari rapat koordinasi hingga ekosistem

Langkah promosi pembayaran digital di Bali tidak hanya berupa spanduk “terima QRIS”, melainkan kerja rapi lintas lembaga. Salah satu fondasinya adalah rapat koordinasi yang mempertemukan Bank Indonesia Provinsi Bali dengan Penyelenggara Jasa Pembayaran dan perbankan. Formatnya praktis: menyamakan arah, menetapkan prioritas lokasi, dan membagi peran agar pedagang tidak kebingungan menghadapi berbagai aplikasi dan prosedur. Bank-bank besar—seperti BNI, Mandiri, BCA, BPD Bali, hingga BRI—didorong untuk tidak sekadar memasang QRIS, tetapi memastikan onboarding pedagang, edukasi keamanan, dan dukungan teknis berjalan konsisten.

Dari koordinasi itu lahir program yang memayungi berbagai aktivitas: PARADISE 2024, yang kemudian menjadi rujukan untuk penguatan ekosistem pada tahun-tahun berikutnya. Intinya bukan mengejar angka semata, melainkan meningkatkan akseptasi—yakni kesediaan pedagang dan pembeli memakai instrumen nontunai untuk transaksi sehari-hari. Bali juga menyiapkan pendekatan sosial: jika pasar adalah ruang komunal, maka perubahan harus berangkat dari komunitas. Karena itu ide “banjar digital” menjadi relevan: literasi, pendampingan, dan praktik transaksi diikat dalam kebiasaan warga, bukan sekadar pelatihan satu kali.

Dalam konteks teknologi keuangan, promosi yang efektif selalu menggabungkan dua hal: kemudahan penggunaan dan rasa aman. Pedagang sering kali tidak menolak digital, mereka hanya takut “salah pencet” atau khawatir dana tertahan. Maka, standar layanan seperti pemberitahuan transaksi real-time, bukti pembayaran yang jelas, dan mekanisme komplain yang cepat menjadi bagian dari kampanye yang nyata—lebih kuat daripada slogan. Di lapangan, petugas pendamping biasanya membantu pedagang membuat QRIS, mengatur notifikasi, hingga mengajarkan cara memeriksa histori transaksi untuk rekonsiliasi sederhana.

Menariknya, arah Bali sejalan dengan tren transformasi kota lain yang memetakan ulang layanan publik lewat digital. Pembaca yang ingin melihat pembanding tentang cara daerah lain menata perubahan bisa menelusuri transformasi digital di Jakarta sebagai contoh bagaimana ekosistem digital membutuhkan tata kelola, bukan hanya aplikasi. Sementara itu, untuk perspektif berbeda tentang bagaimana peta dan sejarah ikut membentuk layanan digital yang ramah warga, ada bahasan mengenai peta digital dan sejarah di Yogyakarta.

Di pasar, promosi paling ampuh sering datang dari pengalaman harian. Bayangkan tokoh fiktif bernama Made Sari, pedagang bumbu di Denpasar. Dulu ia menerima tunai, repot menyediakan kembalian saat ramai. Setelah memakai QRIS, ia mulai menutup hari dengan melihat total masuk, lalu membandingkan dengan stok yang habis. Ketika ada pembeli yang meminta transaksi online untuk pesanan banten kecil yang diantar sore hari, Made Sari tidak lagi mengandalkan “nanti dibayar pas ketemu”; ia bisa menerima pembayaran dulu, baru menyiapkan pesanan. Pada titik ini, digital bukan gaya-gayaan, tetapi alat mengurangi risiko dan meningkatkan ketepatan kerja.

Bagian terpenting dari strategi adalah menjaga standar CeMuMuAh. Ketika warga merasa proses cepat dan aman, adopsi meningkat alami. Dan ketika adopsi meningkat, barulah penguatan berikutnya—seperti integrasi pencatatan sederhana untuk UMKM—menjadi masuk akal untuk dibicarakan.

Digitalisasi pasar di Bali untuk UMKM dan merchant lokal: dampak nyata pada operasional harian

Bagi UMKM dan merchant lokal di pasar tradisional, digitalisasi bukan hanya cara baru menerima uang, melainkan perubahan cara mengelola usaha. Saat pembayaran menjadi terekam otomatis, pedagang punya jejak transaksi yang dapat dipakai untuk menyusun pola belanja bahan baku, menentukan jam ramai, atau bahkan menilai produk mana yang paling cepat laku. Ini dampak yang sering tak terlihat dari luar, tetapi terasa di meja pedagang: keputusan jadi lebih berbasis data walau skalanya kecil.

PARADISE 2024 dilaporkan telah menjangkau hampir 8.000 pengguna baru hingga September 2024. Angka itu penting sebagai titik awal—bukan puncak. Setelah program berjalan, tantangannya bergeser: menjaga pengguna tetap aktif. Dalam praktik, keberlanjutan biasanya ditentukan oleh tiga hal: kestabilan jaringan, kemudahan top up atau pencairan, serta kepercayaan pembeli. Maka, strategi promosi di Bali cenderung “membumikan” digital: mengajak pedagang mencoba transaksi kecil dulu, memastikan notifikasi masuk, lalu membiasakan rekonsiliasi harian. Proses bertahap ini lebih efektif daripada memaksa perubahan total dalam seminggu.

Di beberapa pasar, pedagang juga mulai menggabungkan transaksi QRIS dengan layanan pesan-antar sederhana. Pembeli mengirim daftar belanja melalui chat, pedagang menyiapkan barang, lalu pembayaran dilakukan nontunai sebelum barang diambil atau diantar. Ini memperluas definisi pasar: tidak hanya tempat datang dan menawar, tetapi juga pusat pemenuhan kebutuhan yang bisa melayani transaksi online skala lingkungan. Ketika pola ini konsisten, pasar tradisional memperoleh “lapisan digital” tanpa kehilangan fungsi sosialnya.

Selain efisiensi, ada dampak psikologis: pedagang merasa lebih siap menghadapi wisatawan domestik yang terbiasa nontunai. Di Bali, wisata dan pasar sering beririsan—turis lokal mencari jajanan, kain, atau rempah khas. Ketersediaan pembayaran nontunai membuat pengalaman belanja lebih lancar. Dalam jangka menengah, ini memperkuat daya saing pasar rakyat sebagai destinasi belanja budaya.

Untuk menggambarkan perubahan operasional secara konkret, berikut tabel ringkas tentang pergeseran praktik pedagang ketika digitalisasi pasar makin matang.

Jika ditarik ke konteks ekonomi digital yang lebih luas, pola di Bali sejalan dengan praktik global: UMKM yang terdigitalisasi cenderung lebih cepat naik kelas karena proses bisnisnya terbaca. Sebagai perbandingan, ada narasi menarik tentang bagaimana negara lain mengembangkan skema serupa untuk pelaku usaha kecil, misalnya melalui program digitalisasi UMKM di Italia. Bali tentu punya kekhasan budaya dan struktur komunitas, namun pelajaran besarnya sama: teknologi harus menempel pada kebutuhan harian pedagang.

Ujungnya tetap sederhana: jika pedagang merasa kerja lebih ringan dan pembeli merasa belanja lebih praktis, maka digitalisasi pasar tidak perlu didorong dengan paksaan—ia tumbuh sebagai kebiasaan baru.

Perubahan kebiasaan di pasar akan lebih kuat jika generasi muda juga paham cara bertransaksi yang aman; di sinilah pendidikan menjadi pengungkit berikutnya.

QRIS Goes to School dan literasi teknologi keuangan: menyiapkan kebiasaan transaksi yang aman

Program QRIS Goes to School menempatkan sekolah bukan sebagai tempat promosi semata, melainkan laboratorium kebiasaan finansial. Bali memanfaatkan peran guru penggerak sebagai “Guru Pejuang QRIS” untuk membimbing pelajar memahami cara kerja pembayaran nontunai: apa itu QRIS, bagaimana memastikan nama merchant sesuai, mengapa PIN dan OTP tidak boleh dibagikan, serta bagaimana mengatur pengeluaran. Kompetisi yang diresmikan di Jembrana pada 18 September 2024—dengan keterlibatan pemerintah daerah—menunjukkan pendekatan yang serius: literasi bukan kegiatan sekali datang, melainkan gerakan yang diukur dan diapresiasi.

Di level praktik, edukasi dilakukan lewat kegiatan pengalaman langsung: pelajar mencoba simulasi transaksi kecil, memindai kode, lalu mengecek bukti bayar. Aktivitas semacam “QRIS experience” juga dibawa ke kampus dan sekolah menengah, termasuk di Universitas Udayana dan SMAN 1 Payangan, agar mahasiswa dan siswa melihat bahwa pembayaran digital bukan hanya untuk mall atau kafe, tetapi juga relevan saat membeli makan siang, buku, atau kebutuhan kegiatan sekolah. Pertanyaan retoris yang sering muncul: kalau anak muda sudah terbiasa nontunai, apakah pasar tradisional akan tertinggal? Justru sebaliknya—mereka akan membawa kebiasaan itu saat berbelanja ke pasar bersama keluarga.

Literasi teknologi keuangan juga penting untuk membangun “rasa aman kolektif”. Banyak kasus penipuan digital berawal dari kurangnya pemahaman dasar. Karena itu, materi yang efektif biasanya menekankan tiga lapis keamanan: verifikasi merchant sebelum bayar, menjaga kerahasiaan data, dan memahami kanal pelaporan jika terjadi masalah. Dengan begitu, perluasan akseptasi tidak berujung pada kekecewaan yang membuat orang kembali sepenuhnya ke uang tunai.

Menariknya, literasi yang baik membantu membentuk konsumen yang lebih bertanggung jawab. Siswa yang paham jejak transaksi cenderung lebih sadar bahwa setiap pembelian tercatat; mereka bisa meninjau pengeluaran mingguan dan belajar membuat prioritas. Kebiasaan kecil ini punya efek panjang: generasi muda lebih siap masuk ke dunia kerja yang semakin terdigitalisasi, sekaligus menjadi pengguna yang kritis terhadap biaya layanan, promo yang menipu, atau praktik pinjaman online yang tidak sehat.

Dari sisi pasar, dampaknya terasa ketika pelajar menjadi “agen perubahan” di rumah. Tokoh fiktif kita, Made Sari, suatu hari didatangi anak pembelinya yang berkata, “Bu, pakai QRIS saja ya, biar ada bukti.” Kalimat sederhana itu memindahkan standar baru ke pasar. Promosi paling efektif memang sering datang dari orang terdekat, bukan dari baliho.

Literasi juga menyambungkan digitalisasi dengan tujuan sosial yang lebih luas: inklusi keuangan. Ketika masyarakat paham cara menggunakan instrumen nontunai, peluang mengakses layanan formal meningkat. Pada akhirnya, pendidikan menjadi bahan bakar yang membuat inovasi pembayaran bertahan melewati tren musiman.

Setelah kebiasaan terbentuk, tantangan berikutnya adalah menghubungkan transaksi digital dengan stabilitas harga dan agenda ekonomi daerah—terutama saat permintaan meningkat menjelang hari raya.

Pekenan Ngrombo, inflasi, dan ekonomi digital: ketika pasar murah bertemu pembayaran nontunai

Bali memiliki kalender budaya yang berdampak langsung pada permintaan bahan pokok. Menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, kebutuhan rumah tangga dan upacara meningkat; harga komoditas tertentu bisa tertekan jika pasokan tidak seimbang. Karena itu, pengendalian inflasi tidak bisa mengandalkan imbauan semata—perlu kegiatan nyata yang mendekatkan barang terjangkau kepada warga. Di titik ini, Pekenan Ngrombo, pasar murah yang pernah digelar pada 22 September 2024 di Lapangan Puputan Niti Mandala Renon, memberi contoh model kolaborasi: TPID, OJK daerah, BPD Bali, dan Bank Indonesia bergerak bersama.

Yang menarik, kegiatan seperti pasar murah tidak berdiri terpisah dari agenda ekonomi digital. Di lapangan, edukasi QRIS disisipkan secara organik: warga yang datang untuk membeli kebutuhan pokok sekaligus diperkenalkan pada cara bayar nontunai yang aman. Ini strategi yang cerdas karena menyentuh dua hal sekaligus: stabilitas harga dan perubahan perilaku transaksi. Ketika warga merasakan manfaat harga yang lebih stabil, kepercayaan kepada penyelenggara meningkat; ketika mereka juga merasakan pembayaran nontunai yang cepat, pengalaman positif itu menempel.

Dalam praktiknya, event semacam ini juga menjadi tempat uji kualitas layanan: apakah jaringan cukup kuat saat kerumunan? Apakah merchant lokal memahami cara mengecek transaksi masuk? Apakah ada petugas yang membantu jika pembeli salah nominal? Pertanyaan-pertanyaan operasional ini penting, karena promosi pembayaran digital paling rentan runtuh saat momen ramai—ketika satu kegagalan kecil bisa menyebar menjadi cerita negatif. Karena itu, kolaborasi dengan bank dan PJP bukan hanya formalitas; mereka dibutuhkan untuk menyediakan dukungan teknis di lokasi, termasuk edukasi singkat dan troubleshooting.

Pekenan Ngrombo juga menunjukkan bahwa digital bisa memperbaiki akuntabilitas program publik. Ketika transaksi tercatat, penyelenggara lebih mudah menghitung volume penjualan, mengukur komoditas yang paling diburu, serta mengevaluasi apakah intervensi harga tepat sasaran. Data semacam ini, bila dikelola baik, membantu kebijakan berikutnya: menentukan lokasi pasar murah, menambah pasokan komoditas tertentu, atau memperbaiki distribusi. Di sini digitalisasi pasar bertemu dengan tata kelola.

Di tingkat individu, warga juga mendapatkan manfaat sederhana: bukti transaksi memudahkan pengelolaan anggaran keluarga, terutama saat belanja meningkat menjelang hari raya. Mereka dapat meninjau pengeluaran dan menyesuaikan prioritas. Hal ini tampak sepele, tetapi jika dilakukan oleh banyak keluarga, dampaknya membantu menjaga konsumsi tetap rasional.

Pada akhirnya, stabilitas harga dan transaksi nontunai tidak saling menggantikan. Keduanya saling memperkuat: inflasi yang terkendali membuat daya beli stabil, sementara inovasi pembayaran mempercepat sirkulasi ekonomi dan mengurangi friksi saat berbelanja. Insight kuncinya: ketika masyarakat merasakan manfaat langsung di momen penting, adopsi digital berubah dari “opsi baru” menjadi “kebiasaan yang dipercaya”.

Blueprint kawasan digital Bali: Nusa Lembongan Digital Island, driver ojol, dan perluasan ke NTB-NTT

Promosi pembayaran digital di Bali tidak berhenti di pasar utama kota. Strategi yang lebih luas adalah membangun “kawasan digital” yang menghubungkan pusat keramaian, komunitas, dan simpul mobilitas. Salah satu highlight yang disiapkan dalam rangkaian program adalah blueprint Nusa Lembongan Digital Island di Kabupaten Klungkung. Gagasan pulau digital bukan berarti semua harus serba aplikasi, melainkan memastikan ekosistemnya lengkap: akseptasi merchant merata, dukungan jaringan memadai, serta edukasi bagi penduduk dan pelaku usaha yang melayani wisatawan.

Dalam konteks pulau wisata seperti Nusa Lembongan, pembayaran nontunai menawarkan dua keuntungan praktis. Pertama, meminimalkan kerepotan uang kecil dan risiko uang hilang saat aktivitas outdoor. Kedua, memudahkan pelaku usaha menyusun paket layanan—misalnya sewa perahu, kelas selam, hingga makan siang—dengan pembayaran yang tercatat jelas. Ketika wisatawan domestik terbiasa nontunai, keberadaan QRIS di titik-titik layanan membuat pengalaman lebih mulus dan menaikkan citra profesional UMKM setempat.

Penguatan kawasan digital juga dilakukan di berbagai kota/kabupaten di Bali, termasuk akuisisi pengguna baru di kalangan driver ojek online di Denpasar. Kelompok ini menarik karena berada di persimpangan transaksi online dan transaksi fisik: mereka menerima pesanan via aplikasi, tetapi sering melakukan pembayaran di warung, pasar, atau tempat parkir. Ketika driver terbiasa memakai QRIS, mereka menjadi pengguna aktif sekaligus “jembatan edukasi” karena berinteraksi dengan banyak pedagang kecil setiap hari. Sering kali, pedagang lebih percaya belajar dari pelanggan rutin daripada dari brosur.

Skala program juga tidak berhenti pada Bali. Rangkaian perluasan disebutkan menyasar Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, sehingga praktik baik dapat direplikasi dengan penyesuaian lokal. Ini penting karena karakter ekonomi kepulauan memiliki tantangan serupa: sebaran UMKM, ketergantungan pada musim wisata, serta kebutuhan penguatan rantai pasok. Dengan memperluas cakupan, standar layanan pembayaran bisa lebih seragam antardaerah, memudahkan pergerakan orang dan uang di kawasan timur.

Untuk memastikan promosi tetap membumi, pendekatan komunitas perlu dijaga: banjar digital, event strategis, dan edukasi berulang. Secara tak langsung, strategi ini mengurangi kesenjangan antara pelaku usaha yang “melek aplikasi” dan yang masih mengandalkan tunai. Ketika pendampingan dilakukan konsisten, pedagang tidak merasa ditinggalkan.

Jika Bali ingin mempertahankan daya saing ekonomi digital tanpa mengorbankan identitas, maka kuncinya adalah membuat teknologi hadir sebagai alat bantu yang sopan: membantu pedagang, memudahkan pembeli, dan memperkuat kepercayaan. Insight terakhirnya: ekosistem yang matang bukan yang paling canggih, melainkan yang paling sanggup bertahan saat pasar ramai, sinyal naik-turun, dan kebutuhan warga berubah-ubah.