Perancis memperluas jaringan transportasi ramah lingkungan

Dalam beberapa tahun terakhir, Perancis bergerak cepat memperluas jaringan transportasi yang lebih bersih, terhubung, dan adil bagi warganya. Fokusnya tidak lagi sekadar membangun moda baru, melainkan merapikan “ekosistem perjalanan”: dari kereta antarkota yang semakin kompetitif, transportasi massal di pusat kota, hingga integrasi dengan mobil listrik dan logistik rendah karbon. Dorongan ini lahir dari kebutuhan nyata: polusi udara perkotaan, biaya energi yang fluktuatif, dan tuntutan publik akan layanan yang nyaman tanpa memperburuk iklim. Di saat yang sama, Perancis memperkuat kerja sama internasional, termasuk dengan Indonesia, untuk berbagi pengalaman, teknologi, serta model pembiayaan agar infrastruktur transportasi modern bisa berdampak luas.

Di Asia Tenggara, Indonesia juga sedang menata ulang mobilitasnya melalui agenda RPJMN 2025–2029: memperkuat konektivitas dan mendorong industri bernilai tambah. Pertemuan pejabat kunci Indonesia dengan perwakilan Perancis menandai arah baru kemitraan—mulai dari pengembangan SDM, keselamatan maritim, penerbangan sipil, hingga kawasan Transit Oriented Development (TOD). Salah satu proyek yang mencuri perhatian adalah dukungan Perancis terhadap studi kelayakan LRT Bandung, yang diposisikan sebagai contoh konkret transformasi perkotaan. Pertanyaannya: bagaimana Perancis membangun strategi sistem transportasi berkelanjutan yang bisa direplikasi, dan apa yang bisa dipetik Indonesia dari pendekatan itu?

En bref

• Perancis mempercepat ekspansi transportasi hijau lewat kereta, angkutan kota, dan elektrifikasi armada.
• Kemitraan Indonesia–Perancis mengarah pada proyek prioritas seperti LRT Bandung, keselamatan maritim, dan penerbangan sipil.
• Penguatan SDM menjadi fondasi: magang, double degree, hingga kompetensi siber dan manajemen risiko.
• Kawasan TOD dipandang sebagai “lem” integrasi moda sekaligus penggerak ekonomi lokal.
• Tujuan besarnya adalah pengurangan emisi yang terukur melalui bauran energi terbarukan, desain kota, dan layanan publik yang menarik.

Perancis memperluas jaringan transportasi ramah lingkungan: peta strategi dan logika kebijakan

Ekspansi jaringan transportasi di Perancis tidak berdiri di satu pilar. Ia dibangun seperti rantai nilai: kebijakan iklim memberi target, kebijakan mobilitas memberi alat, lalu investasi infrastruktur memberi wujud fisik. Dalam praktiknya, transportasi hijau di sana tidak selalu berarti “serba baru”. Sering kali artinya adalah mengoptimalkan yang sudah ada—menambah frekuensi, meningkatkan keterandalan, memperbaiki integrasi tarif—sehingga warga memilih angkutan umum karena memang lebih masuk akal dibanding mobil pribadi.

Ambil contoh seorang karakter fiktif, Clara, pekerja kreatif yang tinggal di pinggiran Lyon. Dulu ia mengandalkan mobil untuk perjalanan harian karena kereta komuter jarang dan parkir kantor tersedia. Setelah jadwal kereta dipadatkan, koneksi bus pengumpan diperbaiki, dan biaya parkir pusat kota meningkat, keputusan ekonominya berubah. Ia mulai menggabungkan kereta dan sepeda lipat. Pergeseran perilaku seperti ini adalah inti dari kebijakan: bukan melarang, tetapi membuat pilihan rendah emisi menjadi yang paling nyaman.

Dari target iklim ke desain layanan: mengapa pengalaman pengguna menjadi kunci

Di Perancis, pembicaraan tentang pengurangan emisi kerap diterjemahkan menjadi “pengalaman perjalanan”. Jika angkutan umum lambat, tidak aman, atau tidak pasti, masyarakat akan kembali ke kendaraan pribadi meskipun paham dampak lingkungan. Karena itu, investasi sering diarahkan pada hal yang tampak kecil namun menentukan: informasi jadwal real-time, tiket terintegrasi, akses untuk difabel, dan koneksi antarmoda yang singkat.

Konsep ini relevan untuk kota-kota padat. Jakarta, misalnya, sudah memiliki beberapa layanan massal, tetapi tantangan utamanya adalah keterhubungan “pintu ke pintu”. Kampanye mobilitas dan perubahan perilaku menjadi penting, seperti yang sering dibahas dalam konteks lokal di kampanye transportasi di Jakarta Selatan, yang menekankan ajakan praktis agar warga mencoba rute alternatif, berbagi kendaraan, dan memanfaatkan angkutan publik. Di Perancis, kampanye semacam ini biasanya disandingkan dengan perbaikan layanan nyata, agar pesan tidak terdengar normatif.

Elektrifikasi, mobil listrik, dan energi terbarukan: segitiga yang harus seimbang

Elektrifikasi tidak otomatis hijau jika listriknya berasal dari sumber tinggi karbon. Karena itu, pembahasan mobil listrik di Perancis sering disertai narasi energi terbarukan dan manajemen beban jaringan. Armada bus listrik, pengisian daya di depo, serta stasiun pengisian cepat di koridor utama menjadi bagian dari rencana yang lebih besar: bagaimana kota mengatur jam pengisian, memanfaatkan tarif waktu, dan memadukan sumber listrik bersih agar dampak iklimnya nyata.

Warga pun melihat elektrifikasi sebagai paket layanan. Ketika area parkir di stasiun menyediakan pengisian daya, atau ketika taksi listrik mendapat akses jalur tertentu, adopsi meningkat. Hal ini menguatkan pesan bahwa kendaraan ramah lingkungan bukan simbol, melainkan bagian dari sistem yang disusun rapi. Insight akhirnya: kebijakan yang berhasil selalu menyatukan target, layanan, dan insentif dalam satu pengalaman pengguna yang mulus.

Kerja sama Indonesia–Perancis: dari diplomasi 75 tahun ke proyek transportasi hijau yang terukur

Perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Perancis bukan sekadar seremoni, melainkan momentum menyusun agenda kerja yang bisa diuji hasilnya. Dalam beberapa pertemuan penting, pemerintah Indonesia menegaskan arah pembangunan yang menekankan konektivitas dan nilai tambah industri. Kemitraan dengan Perancis masuk sebagai salah satu pengungkit: pengalaman, teknologi, dan jejaring bisnis Perancis dapat mempercepat transisi menuju sistem transportasi berkelanjutan di Indonesia.

Di Jakarta, dialog strategis antara Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Duta Besar Perancis Fabien Penone menyoroti tema-tema yang saling terkait: penguatan SDM, transportasi hijau, transportasi massal, industri suku cadang pesawat, hingga pengembangan TOD. Benang merahnya jelas: “membangun yang tepat” bukan hanya membangun fisik, tetapi membangun kapasitas pengelolaan agar layanan bertahan puluhan tahun.

Kelompok kerja bersama dan logika “rencana aksi”: menghindari kerja sama yang berhenti di MoU

Salah satu langkah penting adalah kesepakatan membentuk kelompok kerja bersama untuk menyusun rencana aksi dan daftar proyek prioritas. Dalam praktik internasional, forum semacam ini efektif jika indikatornya konkret: tenggat studi, skema pembiayaan, pembagian peran, dan evaluasi dampak. Tanpa itu, kerja sama mudah menjadi rangkaian kunjungan tanpa perubahan di lapangan.

Kerja sama juga menyasar tiga domain—darat, laut, udara—yang sering dikelola oleh unit berbeda. Tantangannya adalah menyatukan standar dan data. Perancis memiliki tradisi kuat dalam keselamatan transportasi dan audit sistem, sehingga transfer pengetahuan di bidang regulasi, pengawasan, serta digitalisasi bisa menjadi nilai tambah bagi Indonesia, terutama saat layanan tumbuh cepat di kota-kota besar.

LRT Bandung sebagai studi kasus: menguji integrasi, pembiayaan, dan dampak sosial

Dukungan Perancis terhadap proyek LRT Bandung—termasuk pembiayaan studi kelayakan dan dorongan keterlibatan perusahaan—menjadi contoh kerja sama yang dapat diukur. Studi kelayakan yang baik tidak hanya menghitung penumpang, tetapi juga menguji skenario: perubahan tata guna lahan, kebutuhan subsidi, integrasi dengan bus pengumpan, hingga kebijakan parkir. Tanpa integrasi, LRT berisiko menjadi proyek “bagus di foto” tetapi kurang optimal di keseharian.

Bandung sendiri punya konteks urban yang unik: kepadatan, pola komuter dari kawasan sekitar, serta potensi wisata. Karena itu, LRT idealnya diikat dengan perubahan perilaku dan penataan ruang. Diskusi gaya hidup kota yang mendukung perjalanan rendah emisi juga relevan, misalnya pembiasaan berjalan kaki dan penggunaan angkutan publik yang sering muncul dalam gaya hidup ramah lingkungan di Bandung. Insight akhirnya: proyek percontohan yang berhasil bukan hanya membangun rel, melainkan membangun kepercayaan publik bahwa angkutan massal adalah pilihan paling logis.

SDM dan transfer pengetahuan: mengapa jaringan transportasi modern butuh talenta, bukan hanya teknologi

Di balik kereta yang tepat waktu atau pelabuhan yang aman, ada manusia yang mengoperasikan, mengawasi, dan mengambil keputusan saat keadaan tidak ideal. Karena itu, kerja sama Indonesia–Perancis menempatkan peningkatan kapasitas SDM sebagai agenda utama: magang untuk dosen dan taruna, program double degree dengan universitas di Perancis, hingga pelatihan yang menyasar pelayaran, keamanan pelabuhan, teknologi siber, dan manajemen risiko.

Di era layanan digital, transportasi bukan lagi sekadar pergerakan fisik. Ada data penumpang, sistem tiket, sensor armada, dan jaringan komunikasi. Ketika satu bagian terganggu, efeknya bisa sistemik. Maka, pelatihan siber dan manajemen risiko menjadi masuk akal: bukan karena “keren”, tetapi karena menyangkut keselamatan dan keandalan layanan publik.

Magang dan double degree: membangun “bahasa kerja” yang sama

Program magang lintas negara memberi manfaat yang sering luput dari perhitungan: terbentuknya “bahasa kerja” yang sama. Seorang taruna pelayaran yang pernah praktik di sistem pelabuhan Perancis, misalnya, akan memahami budaya audit, kepatuhan prosedur, dan pelaporan insiden. Saat kembali ke Indonesia, ia bisa menjadi agen perubahan kecil di institusinya—mendorong standar yang lebih konsisten.

Begitu pula program double degree. Lulusannya tidak hanya menguasai teori, tetapi juga terbiasa dengan cara berpikir berbasis data dan evaluasi. Dalam proyek infrastruktur besar, kemampuan membaca dokumen teknis, menilai risiko kontrak, dan memahami model pembiayaan sangat menentukan keberlanjutan operasi.

Keamanan siber dan manajemen risiko: pelajaran dari transportasi hijau yang makin terkoneksi

Transportasi hijau sering kali berarti sistem lebih terkoneksi: bus listrik bergantung pada platform pengisian dan manajemen energi, kereta modern bergantung pada sinyal digital, bandara mengandalkan sistem terpadu. Di sinilah keamanan siber menjadi isu keselamatan. Serangan pada sistem tiket atau gangguan komunikasi dapat menimbulkan kepanikan, antrean panjang, dan kerugian ekonomi.

Perancis memiliki ekosistem riset dan industri yang mapan untuk standar keselamatan, sehingga kolaborasi dapat mengarah pada kurikulum praktis: simulasi insiden, prosedur pemulihan, hingga tata kelola data. Ini selaras dengan kebutuhan Indonesia saat mobilitas meningkat dan layanan terintegrasi. Insight akhirnya: investasi SDM adalah cara paling murah untuk mencegah kegagalan mahal di masa depan.

TOD dan integrasi multimoda: bagaimana kota mengubah perjalanan menjadi pengungkit ekonomi rendah emisi

TOD adalah konsep yang sering terdengar teknis, namun dampaknya sangat dekat dengan keseharian: seberapa jauh orang harus berjalan dari stasiun ke kantor, apakah trotoar aman, apakah ada sekolah dan klinik di sekitar simpul transit, serta apakah kawasan itu hidup di luar jam kerja. Pemerintah Indonesia menyampaikan rencana pengembangan TOD di Jabodetabek, Sarbagita, dan Mebidangro, dengan harapan transfer pengalaman Perancis bisa membantu membangun kawasan urban yang efisien dan terintegrasi.

Di Perancis, kawasan sekitar stasiun sering diperlakukan sebagai “ruang peluang”: hunian, ritel, layanan publik, dan ruang hijau diatur agar perjalanan harian lebih pendek. Ketika jarak makin ringkas, kebutuhan kendaraan pribadi turun, dan pengurangan emisi tercapai tanpa memaksa. Apa yang membuat TOD berhasil biasanya bukan satu gedung ikonik, melainkan detail: penyeberangan aman, parkir sepeda, rute bus pengumpan, dan kepastian jadwal.

Multimoda yang benar-benar terhubung: kereta–bus–sepeda–jalan kaki

Indonesia menyebut konsep multimoda yang mengintegrasikan kereta, kapal, dan pesawat, terutama untuk metropolitan seperti Jakarta, Medan, dan Denpasar. Namun di level kota, multimoda yang paling sering dipakai adalah kombinasi sederhana: kereta dengan bus pengumpan, lalu jalan kaki ke tujuan akhir. Ketika simpul transit dirancang baik, warga tidak merasa “dipaksa transit”, melainkan merasa perjalanan lebih mudah.

Di beberapa kota Eropa, satu kartu atau aplikasi dapat memadukan tiket. Ini bukan semata urusan teknologi, tetapi kebijakan tarif dan pembagian pendapatan antarlembaga. Indonesia dapat mengambil pelajaran untuk memperkuat koordinasi antarmoda dan antarpemerintah daerah, sehingga perjalanan lintas batas administrasi tidak menjadi rumit.

Ruang kota, perilaku, dan pembelajaran lintas negara

TOD juga terkait budaya mobilitas. Ketika lingkungan sekitar transit nyaman, warga cenderung mau berjalan 10–15 menit. Jika panas, tidak teduh, atau tidak aman, jarak 300 meter pun terasa jauh. Perancis mengatasi hal ini dengan penataan ruang dan penguatan transportasi publik sebagai “tulang punggung” kota. Indonesia bisa mengkombinasikan pendekatan fisik dan kampanye perubahan perilaku, sambil belajar dari praktik negara lain yang juga gencar membangun kota rendah karbon, misalnya melalui referensi seperti contoh transportasi ramah lingkungan di Jerman untuk memperkaya perbandingan kebijakan.

Insight akhirnya: TOD bukan proyek properti; ia adalah alat kebijakan untuk membuat perjalanan rendah emisi menjadi default, bukan pengecualian.

Industri, pembiayaan, dan metrik pengurangan emisi: membuat transportasi hijau layak secara ekonomi

Perluasan jaringan transportasi ramah lingkungan membutuhkan uang, industri pendukung, dan ukuran keberhasilan yang jelas. Dalam kerja sama Indonesia–Perancis, aspek industri muncul lewat kesepakatan memperkuat produksi suku cadang pesawat seperti ban dan rem, yang relevan bagi kemandirian industri penerbangan nasional. Di sisi lain, Perancis menawarkan dukungan studi kelayakan dan peluang keterlibatan perusahaan pada proyek perkotaan. Kombinasi ini menunjukkan bahwa “hijau” bukan sekadar isu lingkungan, tetapi juga strategi industrial.

Di level rumah tangga, keterjangkauan menjadi kunci. Transportasi publik yang bagus menekan biaya perjalanan. Sementara itu, elektrifikasi armada dan adopsi kendaraan ramah lingkungan menuntut skema pembiayaan yang masuk akal: kredit, leasing, insentif pajak, atau pengadaan publik yang mendorong harga turun melalui skala.

Contoh kerangka evaluasi proyek: dari studi kelayakan ke KPI operasional

Agar proyek tidak berhenti pada seremoni, indikator perlu disepakati sejak awal. Misalnya, LRT atau BRT harus punya target keterandalan, integrasi tarif, dan dampak emisi. Berikut contoh tabel kerangka metrik yang lazim dipakai untuk menilai proyek transportasi hijau secara praktis.

Daftar langkah praktis yang dapat ditiru kota: dari kebijakan kecil ke dampak besar

Berikut daftar tindakan yang sering menghasilkan dampak cepat ketika kota ingin memperluas sistem transportasi berkelanjutan tanpa menunggu proyek besar selesai:

1. Memperbaiki konektivitas first/last mile melalui bus pengumpan, trotoar, dan parkir sepeda di stasiun.
2. Mengintegrasikan tiket antarmoda agar warga tidak “membayar dua kali” untuk satu perjalanan.
3. Mengatur parkir di pusat kota agar penggunaan mobil tidak lebih murah daripada angkutan umum.
4. Memprioritaskan jalur khusus untuk bus atau angkutan publik di koridor padat agar waktu tempuh kompetitif.
5. Mendorong pengadaan armada listrik bertahap, dibarengi kesiapan daya dan rencana pengisian.

Di akhir semua ini, pertanyaan kuncinya tetap sama: apakah kebijakan membuat warga merasa perjalanan lebih mudah? Jika ya, maka ekspansi jaringan transportasi ramah lingkungan akan bergerak bukan karena tren, melainkan karena kebutuhan yang terjawab.